AMUNTAI (eMKa) – Pertemuan antara perkumpulan sopir truk dan DPRD HSU berlangsung alot, audiensi ini membahas sulitnya para sopir truk dalam mendapatkan Biosolar hingga harga terlalu mahal, baik di SPBU maupun eceran, Senin (4/5).
Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD HSU H Padilah ini dihadiri Bupati, Kapolres, serta pihak SPBU.
“Dalam pertemuan ini kita mencari solusi, jangan saling menyalahkan atas kondisi yang ada,” tegas Ketua DPRD HSU, H Padilah.
Pemerintah ungkap Padilah akan meminta anggota kepolisian untuk berjaga – jaga di setiap SPBU yang ada di HSU.
Hal ini dilakukan agar pendistribusian BBM dapat berjalan lancar tanpa adanya keributan.
“Kita pastikan tidak akan ada penyelewengan BBM di HSU, bersama kepolisian kita akan awasi,” tegasnya.
Anggota DPRD HSU Teddy Suryana menyatakan hasil dari kesepakatan ini harus dituangkan secara tertulis dan disepakati oleh seluruh pihak terkait sebagai dasar dan adanya hasil dari pertemuan ini.
Dalam kesempatan ini, Teddy menyatakan bahwa keberadaan pelangsiran masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bio solar di daerah bawah seperti di Kecamatan Danau Panggang dan Paminggir yang lokasinya jauh dari SPBU.
Jangka panjang bisa perlu pertimbangan adanya SPBU terapung, serta pelangsir bisa mengajukan izin sebagai penyalur BBM sehingga tidak melanggar aturan.
Sementara, Bupati HSU Sahrujani mengatakan keluhan dari para sopir truk dan masukan dari berbagai pihak ini akan menjadi catatan bagi tim Satgas juga TPID HSU.
“Kelangkaan Bio solar ini akan menjadi PR bagi pemerintah dan kita akan segera menindaklanjutinya,” tagas Bupati Sahrujani.
Bupati juga meminta tambahan kouta untuk BBM bersubsidi ini, agar kebutuhan masyarakat akan BBM bersubsidi di HSU dapat terpenuhi.
Menyikapi permintaan pemilik SPBU terkait adanya pungutan liar oleh oknum, Kapolres HSU AKBP Agus Nuryanto menjamin tidak akan ada pungutan liar di SPBU “Kami bersihkan premanisme dan pungutan liar di lapangan.” tegasnya. (yie/jrx).
