PARINGIN (eMKa) – Seperti fajar menyingsing, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Balangan telah memancarkan cahaya pengabdian yang gemilang sepanjang tahun 2025. Meskipun baru beroperasi sejak April 2025, unit kerja yang masih muda ini telah membuktikan bahwa usia bukan hambatan untuk mengukir prestasi dan melayani negeri.
Dalam refleksi akhir tahun, Kepala Kantor Imigrasi Balangan, Muhammad Hariyadi, memaparkan perjalanan institusi yang dipimpinnya dalam menjaga gerbang kedaulatan di wilayah Banua Enam. Lahirnya kantor ini menjadi jawaban atas kerinduan masyarakat akan kemudahan akses layanan keimigrasian.
Selain berpusat di kantor induk, Imigrasi Balangan juga membuka layanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Balangan. “Kami hadir untuk memangkas jarak dan waktu. Kehadiran kami di MPP adalah wujud nyata komitmen untuk menjemput bola, memberikan kenyamanan, dan memastikan negara hadir di tengah masyarakat dengan cara yang mudah diakses,” tutur Hariyadi dengan nada optimis, Senin (30/12).
Mengemban amanah di lima kabupaten – Balangan, Tabalong, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Hulu Sungai Selatan – bukan perkara mudah. Namun data menunjukkan prestasi yang membanggakan: sejak beroperasi, telah menerbitkan 8.767 paspor dari berbagai kategori dan mencatatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp5.335.500.000,-. Angka ini mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang baru berdiri. Pelayanan adaptif dan berbasis digital menjadi kunci keberhasilan dalam melayani warga negara Indonesia maupun asing.
Ketegasan Penegakan Hukum dengan Sentuhan Kemanusiaan
Di balik pelayanan ramah, tim tetap menanamkan kedisiplinan tinggi dalam fungsi pengawasan. Hal ini dibuktikan dengan pendeportasian satu warga negara Korea Selatan yang melanggar aturan, serta intensifnya pengawasan melalui TIMPORA ke seluruh wilayah kerja.
Tak hanya menindak, Imigrasi Balangan juga membangun benteng kemanusiaan melalui Desa Binaan Keimigrasian di Desa Awayan. Program ini bertujuan membekali masyarakat dengan pengetahuan agar terhindar dari bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Transparansi Anggaran dan Harapan Masa Depan
Kesehatan organisasi tercermin dari realisasi anggaran yang mencapai 95,01% hingga akhir Desember, yang menunjukkan efisiensi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara. Sarana prasarana juga terus ditingkatkan, mulai dari penataan layout kantor hingga pembangunan rumah dinas demi meningkatkan profesionalisme.
Menutup penyampaiannya, Muhammad Hariyadi menekankan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, serta mendukung reformasi birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (dri/jrx).
