JAKARTA (eMKa) — Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah besar untuk menjadi salah satu negara asing pertama yang dapat memiliki lahan di Mekkah, Arab Saudi, menyusul perubahan regulasi bersejarah yang kini memungkinkan kepemilikan tanah berstatus freehold oleh pihak asing di kota suci tersebut.
Dalam pertemuan di Istana Merdeka, Rabu (30/7/2025), Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani melaporkan perkembangan inisiatif ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah penunjukan Danantara—entitas investasi milik Indonesia—sebagai pemimpin proyek akuisisi lahan tersebut.
“Proses untuk pembelian tanah di Mekkah akan melalui mekanisme yang sudah dimulai oleh Royal Commission of Mekkah,” kata Rosan kepada media usai pertemuan. Ia menambahkan bahwa laporan ini merupakan pembaruan dari hasil komunikasi langsung antara Presiden Prabowo dan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).
Regulasi baru dari Pemerintah Arab Saudi ini memungkinkan kepemilikan lahan di Mekkah oleh pihak asing dengan status hak milik. “Untuk pertama kali ini diubah. Undang-undangnya sekarang memperbolehkan pihak asing memiliki tanah freehold di Mekkah,” jelas Rosan.
Proyek Dimulai 2026
Proyek ini rencananya akan dimulai pada awal 2026, ketika aturan baru itu mulai berlaku. Saat ini, delapan plot tanah telah ditawarkan kepada Indonesia, dengan lokasi yang bervariasi mulai dari 1 kilometer hingga lebih jauh dari kompleks Masjidil Haram.
“Ada yang jaraknya dari 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang nempel. Nah kita akan mengikuti prosesnya,” ujarnya.
Rosan juga menjelaskan bahwa pihak Indonesia diminta untuk mengajukan desain dan rencana infrastruktur proyek tersebut paling lambat Oktober 2025. Ia menekankan bahwa kesepakatan ini murni berdasarkan hubungan bilateral, tanpa syarat tambahan atau bentuk barter kebijakan lainnya.
“Ini karena memang waktu itu permintaan langsung dari Bapak Presiden ke Crown Prince MBS dan disetujui,” katanya.
Danantara Jadi Ujung Tombak
Danantara, yang sebelumnya dikenal sebagai badan pengelola investasi strategis milik negara, akan menjadi ujung tombak pengelolaan proyek ini. Meski belum ada rincian harga, Rosan mengungkapkan bahwa masing-masing plot memiliki karakteristik berbeda.
“Luasnya ada yang dari 25 hektare sampai di atas 80 hektare. Kalau makin besar mungkin agak jaraknya tidak sedekat yang misalnya hanya 15 hektare,” katanya.
Ia juga memastikan bahwa pembebasan dan relokasi lahan yang saat ini masih ditempati penduduk akan menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi.
Rosan menutup pernyataannya dengan menyebut proyek ini sebagai bagian dari visi besar Presiden Prabowo dan berharap pelaksanaannya berjalan lancar. “Ini adalah proyek yang sangat mulia… dan memberikan benar-benar asas manfaat yang besar kepada haji, umrah kita ke depan,” ujarnya. (dmo/jrx)
