BANJARMASIN (eMKa) – Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin jadi lautan manusia, Senin (1/9/2025). Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan berbondong-bondong menuju Rumah Banjar—sebutan untuk Kantor DPRD Kalsel—menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.
“Wahai aparat, wahai pejabat, sambutlah kami tuan kalian!” seru seorang orator lewat pengeras suara, disambut pekik massa.
Tak berselang lama, Ketua DPRD Kalsel Supian HK muncul bersama sejumlah legislator dan didampingi Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan. Alih-alih menjauh, Supian HK memilih duduk bersama mahasiswa dan warga yang memadati jalan, membuka ruang dialog di tengah terik siang.
Di hadapan awak media, politisi senior Golkar itu menegaskan sikapnya: DPRD bukanlah “stempel” kebijakan pusat. “Kalau itu tidak bermanfaat, saya ikut menolak,” tegas Supian HK.
Apa Contohnya?
Ia mencontohkan polemik rencana penetapan Pegunungan Meratus sebagai taman nasional, yang mendapat resistensi dari warga. Meski sudah ada SK resmi, Supian mengaku siap menolak jika kebijakan itu hanya berpihak kepada segelintir orang.
“Walaupun saya berhadapan dengan pihak eksekutif, kalaupun itu tidak untuk rakyat, saya menolak. Saya tanda tangan untuk menolak,” lanjutnya.
Supian HK juga sempat menjelaskan alasannya absen dalam beberapa agenda sebelumnya. Ia baru saja pulih dari operasi pengangkatan ginjal. Namun, kini ia memastikan siap kembali berdiri di garis depan, menghadapi langsung aspirasi rakyat.
Aksi yang sempat memacetkan jantung kota Banjarmasin itu berjalan tertib. Mahasiswa, aparat, dan wakil rakyat tampak berdialog di jalan raya, menandai bahwa suara protes bisa disampaikan dengan damai. (dmo/jrx)
